Wednesday, November 22, 2006

Si dragon dan si global warming

Seorang penduduk nomaden dari Tibet tampak berdiri di antara dua danau glasial tempat asal muasal sungai Kuning yang mengalir di sepanjang daratan Cina. Dia meyakini keberadaan seekor naga yang mendiami danau dan sungai tersebut yang sekaligus juga sebagai dewa hujan. Kemarau selama hampir 2 dekade menurutnya karena sang naga sedang marah. Sebagian besar penduduk yang menggantungkan hidupnya pada peternakan itu sedang mengalami musim paceklik yang amat sangat panjang karena padang rumput telah berubah menjadi gersang. Ratusan penduduk nomad itu telah menjual ternaknya dan terpaksa pindah di sekitar danau (Internationa Herald Tribun, 20 Nov 2006).

Pendapat para ilmuwan tentu berbeda tentang kemarau itu, bukan si dragon tapi si global warming sebagai ulah yang membawa kemarau panjang. Temperatur bumi telah semakin panas, iklim pun berubah, perilaku hujan tahunan tidak lagi seperti biasanya, bahkan kemarau berlarut-larut pada satu negeri, sementara di belahan negeri yang lain, hujan tak henti-hentinya menyebabkan banjir.
Apapun sebabnya, si dragon atau si global warming, hasilnya sama saja: kemarau dan kesengsaraan bagi penduduk Tibet di hulu sungai Kuning itu.

Wageningen, 22 November 2006

Monday, November 20, 2006

Minoritas versus realitas...


Seorang Islam liberal, Ulil abshar abdalla, meyakinkan betapa bermanfaatnya ideologi sekuler bagi umat islam. Manfaat itu akan lebih terasa jika umat islam dalam keadaan minoritas. Dia mengambil contoh lingkungannya di Masachusset tempat dia sekarang menetap, betapa besar manfaatnya negara sekuler bagi umat Muslim di tengah-tengah mayoritas agama dan budaya Amerika (http://www.islamlib.org/).

Agaknya bayangan itu akan segera terhapus jika membaca kenyataan yang diberitakan di harian International Herald Tribun, edisi sabtu-minggu, 18-19 November 2006. Mengambil contoh Belanda yang saat ini sedang ramai pemilu parlemen, pemerintahan berhaluan kanan sedang merencanakan (informasi terakhir telah mengesahkan) untuk mengegolkan undang-undang pelarangan pemakaian burka (cadar) dan atau pakaian semisalnya bagi para wanita muslimah. Pelarangan itu akan dilakukan di tempat-tempat umum seperti sekolahan, kereta api, bus dan bahkan di jalanan. Alasannya adalah untuk menjaga keamanan nasional dan perlindungan terhadap warganya, kata menteri imigrasi Ms Rita Verdonk.

Sebuah kekhawatiran yang berlebihan alias Islamfobia untuk merespon jumlah muslimah pemakai cadar di Belanda yang tidak lebih dari 100 orang dengan total prosentase muslim sebesar 6 % dari penduduk Belanda. Tetapi sepertinya sudah cukup bagi para partai kontestan pemilu untuk mengusung isue tersebut dalam kampanye politiknya untuk merebut simpati massa.

Rupanya Belanda tidaklah sendirian, karena beberapa negara di Eropa sudah menegakkan hukum pelarangan pemakaian simbol-simbol agama. Di Paris, pemerintah telah mengeluarkan larangan pemakaian jilbab (bukan hanya cadar) di sekolah-sekolah. Di Inggris bahkan lebih dulu mengeluarkan larangan bagi siswi-siswi SMP-SMA. Tidak ketinggalan juga Cardinal Vatikan, Renato Martino, seperti dikutip di koran yang sama, menyerukan kepada Muslim untuk mematuhi hukum negara-negara di Eropa tempat mereka tinggal. Katanya, ”imigran dari penganut agama yang berbeda harus mematuhi tradisi, simbol, budaya, dan agama dari negara-negara tempat mereka menetap di Eropa.”

Minoritas memang seharusnya menghormati budaya dan keragaman mayoritas, tetapi menghormati tidak harus mengikuti karena mereka mempunyai keyakinan dan budayanya sendiri yang setara dan juga punya hak untuk dihargai dan diakui hak-hak kebebasanya. Ternyata tidak ada jaminan bahwa negara sekuler juga akan menghormati minoritas. Sayang seribu sayang, indahnya bayangan menjadi minoritas tidak seindah realitas...

Wageningen, 20 November 2006

Monday, November 13, 2006

ASAL USUL "Borju"



Ariel Heryanto - www.kompas.com



Siapa paling berkuasa di negeri ini: presiden atau wakilnya? Jawab: bukan keduanya, tetapi masyarakat madani.
Ini satu dari lima pelajaran yang dapat dipetik dari ketegangan antara presiden dengan wakilnya minggu ini. Tidak terlalu penting apa konkretnya isu ketegangan itu: soal pembentukan sebuah unit kerja reformasi kek, unit masak-memasak kek, atau sepak bola. Tidak terlalu penting siapa presiden itu, partainya, apalagi wakilnya.
Yang penting, bangsa kita ternyata tidak linglung politik walau dibelit kesulitan ekonomi. Gajah boleh bertarung melawan gajah, tetapi dua ratus juta pelanduk Indonesia tidak diam bengong. Sikap tegas bangsa ini terbukti membantu mengatasi ketegangan dua tokoh puncak pemerintahan eksekutif, sedikitnya untuk jangka pendek.
Presiden RI mempertahankan keputusan yang diambilnya walau digugat Wakil Presiden dan Partai Golkar dengan ancaman segala. Keputusan Presiden itu dikukuhkan setelah bangkitnya seruan masyarakat agar Presiden tidak tunduk. Ternyata, yang penting bukankah apakah Presiden sudah berkonsultasi pada wakilnya tentang kebijakan yang diambil. Yang terpenting, apakah publik sudah diajak berembuk. Yang penting bukan dukungan sebuah partai mayoritas, tetapi masyarakat madani.
Pemenang selisih politik minggu ini adalah masyarakat madani. Pada minggu yang sama terjadi peristiwa mirip di Amerika Serikat. Melalui pemilihan umum, rakyat Amerika menolak tegas keangkuhan pemerintahan militeristik Presiden Bush.
Pelajaran kedua, pemimpin yang dibutuhkan Indonesia bukan sosok yang semata-mata bersikap tegas, keras kepala, berani tabrak sana-sini. Ini menyanggah praduga umum. Selama ini Presiden RI diolok-olok karena dianggap lemah, peragu, takut mengambil keputusan penting bahkan pada saat gawat. Tuduhan itu tak sepenuhnya salah. Sebagian terbukti ada benarnya.
Namun, apa yang terjadi bila Presiden ini diserang terbuka oleh Wakilnya yang tampak kuat, tegas, dan agresif? Dukungan masyarakat tercurah bagi Presiden. Bukan bagi Wakilnya yang tampak kuat dan tegas. Mengapa?
Jawabnya bisa banyak. Salah satunya bisa menjadi pelajaran ketiga untuk kita. Bangsa Indonesia pada hakikatnya berjiwa lembut, peka perasaan, malahan sentimental. Sebagian lelaki kita suka tampil perkasa seperti pendekar perang. Mereka bisa baku bunuh dengan saudara-sebangsa bila sedang murka.
Namun, inilah bangsa yang gemar lagu sentimental, sinetron banjir air mata, dan mudah jatuh iba melihat orang sengsara. Para penyanyi lagu pop cengeng paling masyhur di negeri ini datang dari kelompok masyarakat yang dikenal bertampang angker, berdarah panas atau terjerat konflik berdarah-darah.
Megawati Soekarnoputri pernah kebanjiran simpati ketika dilecehkan dan partainya diobrak-abrik rezim Orde Baru dan bosnya Partai Golkar. Megawati tidak mencoba menggalang dukungan masyarakat. Masyarakatlah yang berprakarsa merubungnya. Bukannya mereka tergila-gila kepada Megawati. Mereka cuma tidak tahan menyaksikan kelaliman dan ketidakadilan yang berlarut-larut di depan mata. Setelah Megawati berkuasa dan tampak angkuh, masyarakat meninggalkannya.
Pelajaran keempat, jangan-jangan Presiden RI bukan orang lemah, tetapi cerdas. Karena mengerti kejiwaan bangsa Indonesia, dia berpura-pura lemah dan tampil sebagai korban kesewenangan. Jangan-jangan sang Wakil Presiden masuk perangkap. Ibarat cerita silat, dengan mengumbar kekuatannya, ia memukul angin dan terjungkal karena tenaganya sendiri.
Akhirnya, pelajaran kelima, peristiwa kecil dalam negeri minggu ini sebaiknya dipahami secara global. Tampilnya seorang saudagar menjadi pejabat tinggi negara, seperti Wakil Presiden RI, bukan kebetulan sejarah. Begitu juga tampilnya mantan perwira militer sebagai kepala negara, seperti Presiden RI saat ini.
Kebangkitan militer di pertengahan abad ke-20 berlangsung serentak di sebagian wilayah Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Masa itu berakhir secara berangsur. Tampilnya pengusaha Thaksin Shinawatra sebagai kepala negara Thailand menandai sejarah yang baru di Asia akibat kemenangan kapitalisme global dan kelas borjuis dalam Perang Dingin.
Tidak mustahil Thaksin-Thaksin lain akan mengungguli pemilihan umum di Thailand, Indonesia, dan sejumlah negara lain di Asia. Sejauh mana masyarakat Indonesia siap menunda, menolak, atau menyambut dan mengendalikan kepala negara ala saudagar semacam Thaksin?
Dalam soal ini Indonesia layak berguru kepada Thailand. Jika tidak, kita mengulangi kegagapan setelah jatuhnya pemerintahan otoriter Soeharto karena tak belajar dari pengalaman Filipina mengelola masa pasca-otoriter Marcos. ***

Friday, November 10, 2006

Belanda Akan Persingkat Proses Izin Tinggal Mahasiswa Asing

Eddi Santosa - detikcom


Den Haag - Setelah panen kritik, pemerintah Belanda akan 'menyesuaikan' kebijakan imigrasinya untuk mahasiswa asing. Negeri ini juga takut tersingkir.Ujicoba penyesuaian kebijakan imigrasi dengan mempersingkat proses izin tinggal studi telah dilakukan oleh Immigratie- en Naturalisatiedienst/IND (Dinas Imigrasi dan Naturalisasi) bekerjasama dengan Universitas Utrecht.Dalam ujicoba, mahasiswa pemohon segera setelah tiba di Belanda dapat langsung mengurus izin tinggal ke IND, dengan perantara institusi pendidikan. Institusi ini juga sekaligus memfasilitasi pembayaran untuk izin tinggal. Prosedur ujicoba ini membuat para mahasiswa asing lebih cepat mengantongi izin tinggal studi, yang juga memungkinkan mereka bekerja apa saja di Belanda.
Ujicoba ini memotong peran dan mata rantai gemeente (pemerintah kotapraja, pemkot). Selama ini mahasiswa asing harus mengajukan permohonan dan pembayaran izin tinggal studi melalui pemkot, selanjutnya pemkot yang berurusan dengan IND. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan.Senin (30/10/2005) dan Selasa esoknya sejumlah 125 mahasiswa asing di Universitas Utrecht akan menjadi para penerima izin tinggal pertama hasil prosedur baru yang dipersingkat. IND menyatakan puas dengan hasil ujicoba ini.
Selanjutnya hasil ujicoba ini akan diambil alih menjadi kebijakan.Selain itu pemerintah Belanda juga sedang mempelajari untuk menjaring braindrain lebih luas lagi, dengan cara memberi kesempatan kepada para mahasiswa asing yang telah lulus studi di Belanda untuk mencari pekerjaan dan dengan pekerjaan itu mereka menetap di Belanda. Waktu pencarian pekerjaan setelah lulus studi di Belanda itu akan diperpanjang menjadi 6 bulan. Peraturan yang berlaku saat ini hanya memberi waktu maksimal 3 bulan.
Tidak Pasti, Siapa Mau?
Angin perubahan ini berhembus setelah pemerintah Belanda kebanjiran kritik dari berbagai pihak. Lebih dari itu posisi kompetitif ekonomi Belanda pun mulai terancam akibat kebijakan 'imigrasi tirai besi' terhadap mahasiswa asing, yang berimbas pada kenniseconomie (ekonomi di mana bagian signifikan pertumbuhan berasal dari ilmu pengetahuan dan teknologi, red).Situasi seperti itu mengundang keprihatinan Asosiasi Universitas Belanda. Kebijakan 'imigrasi tirai besi' itu dikhawatirkan akan membuat posisi kompetitif ekonomi Belanda tersingkir, sebab para mahasiswa asing itu justru sangat menguntungkan untuk kenniseconomie yang menjadi andalan Belanda.
Selama ini pengurusan izin tinggal untuk studi mahasiswa asing sangat dipersulit dan prosesnya bisa memakan waktu hingga delapan bulan. Dalam rentang waktu itu mahasiswa pemohon dibiarkan dalam ketidakpastian. Ini akibat kebijakan populis Menteri Urusan Orang Asing dan Integrasi, Maria Cornelia Frederika alias Rita Verdonk. Waktu delapan bulan jelas terlalu berharga, siapa mau tetap menunggu selama itu? Selain proses yang tidak pasti dan berbelit-belit, juga masih ada satu momok: biaya leges untuk izin tinggal studi di Belanda dibuat sangat mahal. Besarnya 433 Euro atau sekitar Rp 4.979.500,00, naik hampir 1000%. Akhirnya banyak mahasiswa beralih ke negara lain.
Sebelumnya kemudahan izin tinggal studi hanya diberikan kepada mahasiswa dari negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan): Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Eslandia, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swis, Turki, Inggris, AS, Australia, Ceko, Finlandia, Hongaria, Jepang, Mexico, New Zealand, Polandia, Slovakia, Korsel.Namun mahasiswa dari negara-negara makmur itu umumnya kurang tertarik ke Belanda, sehingga peluang besar untuk memetik keuntungan kenniseconomie adalah dengan menggaet braindrain cemerlang dari negara-negara non-OECD, termasuk Indonesia. (es/es)

Thursday, November 09, 2006

Rivarian, seorang bocah

Riparian zone is the interface between land and a flowing surface water body. Plant communities along the river margins are called riparian vegetation, characterized by hydrophilic plants. Riparian zones are significant in ecology, environmental management and civil engineering due to their role in soil conservation, their biodiversity and the influence they have on aquatic ecosystems. Riparian zones occur in many forms including grassland, woodland, wetland or even non-vegetative. In some regions the terms riparian woodland, riparian forest, riparian buffer zone or riparian strip are used to characterize a riparian zone. (http://en.wikipedia.org/wiki/Riparian)


RIVARIAN, nama itu yang jauh-jauh hari dipesankan oleh istriku buat si jabang bayi yang tak lama lagi akan lahir. Terinspirasi dari pengalamannya ketika menikmati keindahan alam Longakan di sepanjang sungai di pedalaman Kalimantan Timur, waktu mahasiswa dulu. Jadilah nama itu Muhammad Rivarian Permadi, dia akan tumbuh menjadi seorang yang peduli terhadap lingkungan insya allah dengan jiwa seninya yang ia miliki, wawasana lingkungannya yang akan dia capai, dan kegigihan dan keberaniannya mempertahankan ekosistem yang tersisa...

Labels: